Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Kader Nilai AHY Lamban Dalam Menentukan Ketua DPD Demokrat Kepri

Kader Nilai AHY Lamban Dalam Menentukan Ketua DPD Demokrat Kepri

Ilustrasi Kader Partai Demokrat

Batam, CeritaKepri.Online - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak agar segera menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau.

Kader senior Partai Demokrat Kepri, Ahmad Daud Simanjuntak menyayangkan sikap lamban AHY untuk menetapkan Ketua DPD Demokrat Kepri akan merugikan kader.

Mengingat, Partai Demokrat Kepri saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan elektabilitas dan sosialisasi ke masyarakat demi meraih simpatik pada Pemilu 2024 mendatang 

"Jika Demokrat Kepri tetap dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt), tentu sangat menyulitkan para kader berkordinasi dengan Ketua. Sebab, Plt Ketua sendiri bukanlah orang yang menetap di Kepri. Sehingga menyulitkan kader," ujar Ahmad Daud Simanjuntak, Jum'at, (17/12).

Lebih lanjut, Ahmad Daud bingung dengan sikap DPP yang sampai saat ini belum bisa menjelaskan progres pemilihan Ketua kepada kader yang ada di Kepri.

"Kita sendiri tidak tau sampai saat ini progres pemilihan Ketua sudah dimana. Karena dari DPP sepertinya tidak ada keterbukaan," heran Ahmad Daud.

Meski begitu, Ahmad Daud yakin jika AHY sudah menentukan pilihan untuk ditetapkan sebagai Ketua DPD Demokrat Kepri yang definitif.

"Sudah, pasti beliau (AHY) sudah mantap untuk menentukan seseorang yang layak menjadi Ketua definitif. Secara hitung-hitungan, Agus Wibowo unggul," kata Ahmad Daud.

Sementara itu, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga saat ini belum bisa menjawab pesan yang dilayangkan kami.

Perlu diketahui, dalam Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kepri ada 3 calon yakni Husnizar Hood, Agus Wibowo dan Asnah.

Namun, hanya Agus Wibowo yang dinilai layak dan sesuai kriteria untuk memimpin kader Demokrat Kepri.

Karena Agus Wibowo mengantongi 4 dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan tidak mengantongi dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

"Karena kita nilai dukungan DPC ini ya berarti murni didukung dari daerah (kabupaten/kota). Bukan dari DPD sendiri," tutup Ahmad Daud.

Penulis: Reynaldi Gema Perdana