 |
| Andi Cori Patahuddin |
Tanjungpinang, CeritaKepri.Online - Kepemimpinan Ansar Ahmad menjadi sorotan publik masyarakat Kepri delapan bulan terakhir sejak dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau Bersama Marlin Agustina sebagai wakil Gubernur pada Februari 2021 yang lalu. Berbagai polemik yang muncul sejak pelantikan dan menghasilkan persepsi yang sangat negatif di ruang publik. Sepanjang kepemimpinannya Gubernur Kepri dinilai berbanding terbalik dengan sikapnya sebelum menjadi Gubernur, sehingga tak jarang muncul cemoohan dan kritik pedas dari masyarakat.
Dimulai dari proyeksi ratusan milyar serapan PAD dari Labuh Jangkar yang sampai hari ini tidak teralisasi bahkan di ambil alih oleh pusat, pengangkatan PJ Sekretaris Daerah Lamidi yang disorot publik sebagai sosok tidak kapabel dan bermasalah hukum sejak diperiksa atas beberapa dugaan tipikor pada dana hibah dan bansos di Provinsi Kepulauan Riau 2020 yang lalu, pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dirasakan publik tidak transparant, penuh indikasi dan aroma manipulasi politis dan transaksional. Hingga keberadaan gerbong gemuk staff khusus yang di rasa tidak etis dimasa pandemi dan tidak mengedepankan azas penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN dan sehat.
Menanggapi hal tersebut Andi Cori Patahuddin tokoh masyarakat Kepulauan Riau menyampaikan Ultimatum keras Kepada Gubernur Kepulauan Riau tersebut.
"Bang Ansar mundur sajalah, beliau inikan riwayatnya birokrat ulung politisi yang jam terbangnya tinggi, tapi kok jadi begini model kepemimpinannya" kata ACP. Saya bicara hari ini dengan proses panjang menyerap pendapat berbagai tokoh-tokoh masyarakat dan gak serampangan. Kesimpulannya semua pihak bertanya, "Ansar Kok Jadi Begini". Mana keseriusan Ansar ini?
- Pertama, sekarang kondisi ekonomi masih tidak stabil, beliau punya janji besar recovery ekonomi, tapi beliau sendiri menggemukkan belanja daerah lewat melantik puluhan staff khusus yang sampai hari ini juga gak bisa kita rasakan mafaatnya. Belum lagi staff khusus itu tidak jelas kompetensi dan kapabilitasnya, merayap pula mereka ke OPD OPD melakukan intervensi dan melakukan kontrol yang jelas tak punya dasar. Sekarang staffsus-staffsus yang idealnya membantu gubernur malah terbalik, mereka semua yang mengambil peran penting yg seharusnya hanya dimiliki oleh gubernur.
Menciptakan stigma sosial terhadap gubernur itu sendiri dalam hal ini bapak H. Ansar Ahmad. Informasi ini sudah jadi rahasia umumlah. Sebagai contoh kita terima banyak informasi selain adanya soal intervensi politis, para staff khusus ini juga tidak malu minta proyek, bantuan, dan sebagainya kepada perangkat pemerintahan yang dipimpin gubernur yang harusnya mereka bantu. Evaluasi lah ini kalau perlu bubarkan, masih ada waktu.
- Kedua, Bang Ansar punya banyak preferensi dan sumber literasi untuk tahu dan memutuskan siapa yang paling kompeten membantu dia sebagai Sekda, dan sudah rahasia umum Lamidi itu bermasalah, silahkan dicek di pihak penegak hukum kalau saya salah bicara. Tapi kenapa Pak Gubernur pakai ini orang, apa dasar objektifnya. Apakah hanya politik "balas jasa?"
Sekda itu orang nomor satu dalam pemerintahan, harus punya kemampuan mengorganisir dan kengakomodir visi misi pimpinan. Dari segi pengalaman dan integritasnya saja kita pertanyakan. Apa prestasinya ?hanya banyak masalahnya. Kenapa di rekrut dan di pertahankan? Ada apa?. Terbukti sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana proses realisasi program dari RPJMD berjalan, kemudian konsolidasi internal di lingkungan birokrasi dalam rangka mensukseskan visi besar Gubernur. Saya pastikan tidak jelas, tidak berjalan dengan efektif dan efisien dibawah PJ seperti ini.
Yang dirugikan siapa? tentu Gubernur, ketika Gubernur dalam hal ini Bang Ansar juga membiarkan keadaan seperti ini yang dirugikan jelas masyarakat Kepri. Ini dicatat dan di evaluasi juga.
- Ketiga, Ini harus dicatat betul oleh Bang Ansar, masa pemerintahan priode ini singkat, Apa yang mau Bang Ansar tinggalkan di priode ini kalau keadaan seperti ini. Masyarakat bingung situasi kebijakan tidak jelas implikasinya ke masyarakat, timpang antara pernyataan-pernyataan visioner yang dilemparkan ke publik oleh Gubernur dan kenyataannya dilapangan.
"Labuh Jangkar jadi utopis, recovery ekonomi juga tak jelas, sekarang di internal pemerintahan sendiri gaduh, tidak punya arah presisi dengan tujuan gubernur, punya pembantu staff khusus dipertanyakan apa manfaatnya untuk masyarakat. Gak percaya ayo kita konfrontir," tambah ACP.
Hubungan dengan wagub jadi bulan bulanan cemooh juga masyarakat. Ini ditambah lagi yang terakhir pelantikan pejabat eselon yang penuh kejanggalan dari mulai penempatan yang salah baik orang yang sesuai kriteria maupun tempat yang sesuai kapabilitas SDM, dan kesan dipolitisir nya kental sekali "dendam", "transaksional". Bang Ansar Mundur sajalah dari jabatan Gubernur kalau tak berani benahi ini semua. Berani untuk kebaikan masyarakat atau mundur saja. Kasian lah kalau masyarakat cuma jadi objek pilkada, tapi diatas sana didekat kekuasaan orang orang tidak jelas berbuat sesuatu yang sangat tidak pantas sebenarnya. (***)
Penulis: Firman Hutapea
