 |
| Rahma |
Tanjungpinang, CeritaKepri.Online - Wali Kota Tanjungpinang (TPI), Hj Rahma S.IP memutuskan untuk tidak bersedia membayar anggaran publikasi dan pemberitaan di media online terhitung sejak Januari sampai saat ini, alasan ini diungkapkan Rahma ketika bertemu dengan beberapa media di Rumah Dinas Walikota Tanjungpinang, Senin (14/6/21)
Rahma mengatakan terkait penggunaan anggaran kerjasama media dan publikasi sebagai wali kota tugasnya sudah selesai, karena penggunaan anggaran sepenuhnya sudah berada ditangan Kadis Kominfo Tanjungpinang.
"Untuk penggunaan anggaran kerjasama media penggunaan dan pertanggungjawabannya tidak lagi ditangan wali kota lagi, seluruh proses dan mekanisme penggunaan anggaran kini berada di tangan kadis kominfo," tukasnya.
Rahma juga mengatakan selain alasan refochusing, dia juga mengungkapkan enggan meneruskan kerjasama media karena dianggap acapkali menyudutkan kerja wali kota Tanjungpinang.
"Saya mendapat informasi dari salah satu group media ada kalimat provokatif yang acapkali menyudutkan wali kota Tanjungpinang," katanya.
Saya juga telah berkoordinasi dengan Kadis Kominfo sebelum media bisa memperbaiki kerja dan kinerja serta metode kritikan dan tulisan mereka, maka konsekwensinya adalah seluruh pembiayaan untuk kerjasama tidak lagi bisa dibayarkan.
"Saya punya informan yang selalu memberikan seluruh informasi apasaja yang dibicarakan serta di tulis dalam group itu, kalian punya media saya punya anggaran," bebernya.
Dalam pertemuan ketika wartawan memberikan penjelasan, Rahma seakan tidak bisa focus karena terlihat sibuk dengan ponselnya. bahkan ia mengatakan saya tidak pernah mengundang kalian untuk datang kerumah dinas wali kota. Bahkan ditengah pertemuan Rahma memerintahkan anak buahnya untuk mengambil seluruh ponsel awak media.
Sementara Kadis Kominfo Kota Tanjungpinang, Rully dalam pertemuan itu mengatatakan seluruh kebijakan maupun kontrak kerjasama dengan berbagai media akan dikaji ulang, bahkan lebih jauh dia mengatakan media akan dibayar ketika diakominfo memesan.
"Diskominfo akan melakukan perubahan sistematika kerjasama media dan realisasi pembayaran, menulis berita merupakan kewajiban media, nah apabila dinas tidak memesan piblikasi, advetorial maupun banner maka jangan berharap tagihan rekan rekan media bisa direalisasikan,"tegasnya.
Sumber: TransKepri
